Semua Guru Berhak Mendapat Penghasilan Gaji dan Tunjangan

Guru merupakan ujung tombak pembangunan pendidikan, Namun kesejahteraannya rata-rata belum memadai sebagai orang yang bertugas mulia. betapa bagusnya kurikulum dan besarnya aggaran pendidikan jika tidak didukung oleh guru yang berkualitas membuat arah pendidikan kecil kemungkuninan untuk lebih baik, Kualitas guru yang baik tentu didukung dengan kesejahteraan guru yang memadai yang membuat guru folus hanya untuk mengajar bukan pada pekerjaan sampingan. 

Semua guru berhak mendapatkan penghasilan yang baik, tak terkecuali guru honorer atau guru non PNS yaitu berupa gaji dan tunjangan. Hal itu didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 14 UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa semua guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum. Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya yang berhak untuk didapatkan oleh guru. 

Hanya, gaji dan tunjangan yang melekat pada guru diberikan pemerintah berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi itu diukur melalui sertifikasi guru. Pemerintah menyatakan yang berhak untuk ikut sertifikasi guru hanyalah guru yang berstatus sebagai PNS dan guru yayasan.

Akibatnya, guru yang bukan PNS tidak berhak mengikuti sertifikasi guru. Meskipun guru tersebut memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun. Sehingga guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah namun belum berstatus sebagai PNS itu tidak berhak untuk memperoleh tunjangan-tunjangan tersebut.