Cara Daftar dan Download Buku Kurikulum 2013 Revisi Terbaru di Buku.kemdikbud.go.id

Memulai tahun pelajaran baru berarti kita harus mempersiapkan perangkat mengajar terutama buku pelajaran untuk siswa, buku siswa dan buku guru sampai sekarang ini terus terjadi revisi maka ada baiknya guru menyeiapkan buku terbaru atau revisi terakhir dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Tulisan kali ini berupaya mempermudah guru dalam mencari buku terbaru serta mudah untuk di download tanpa harus skip banyak iklan yang merepotkan saat mengundun. Download di situs mendikbud mudah ada 2 langkah sederhana, namun sebelum itu anda harus mendaftar sekali dan bisa download buku kurikulum 2013 revisi terbaru selamanya.

Cara daftar di situs buku.kemdikbud.go.id :

1. Buka situs buku.kemdikbud.go.id
2. Pilih Register
3. Isi data
4. Conteng setuju untuk membuat akun klik daftar/oke

Buku yang tersedia mulai dari jenjang SD sampai SMA. Silahkan anda explore berbagai macam buku pelajaran serta buku tambahan atau dukungan yang komplit.(baca juga : tenang kurikulum, rpp, protas dll)

Berikut video cara daftar dan download buku di buku.kemdikbud.go.id

Read More

Sebaiknya Anda Tahu Tahapan Penerimaan CPNS Juli 2018

Pendaftaran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) segera dilaksanakan di bulan depan juli 2018. Sebagai peminat CPNS ada baiknya mengetahui tahapan pelaksanaan seleksi berikut adalah tahapan seleksi CPNS 2018.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BKN ditugaskan untuk mengumumkan penerimaan CPNS. Ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan.

"Di PP 11 2017, BKN berkewajiban untuk mengumumkan itu, paling tidak (selama) 3 minggu," ujarnya di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Selain pengumuman penerimaan CPNS akan di umumkan juga jadwal pendaftaran secara online ke website yang telah di persiapkan. Masa pendaftaran online biasanya berlangsung selama 30 hari atau satu bulan.

"Pelamar bisa mendaftar online di sscn.bkn.go.id. Itu kira-kira di kasih waktu 1 bulan," kata dia.

Kemudian, BKN akan menggelar seleksi berupa seleksi kompetensi dasar (SKD) yang biasanya dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang oleh kementerian dan lembaga (K/L) atau pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

"Selanjutnya akan ada seleksi kompetensi dasar oleh BKN, kemudian mungkin ada seleksi kompetensi bidang oleh kementerian, lembaga dan daerah masing-masing. Setelah itu selesai," ungkap dia.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, tahapan penerimaan CPNS mulai pengumuman penerimaan hingga pengumuman hasil seleksi lazimnya berlangsung cukup cepat. Namun hal tersebut tergantung dari proses seleksi yang diselenggarakan oleh K/L atau pememerintah daerah.

"Bisa cepat, kalau suatu kementerian sudah selesai, bisa saja langsung diumumkan, tidak harus menunggu semuanya selesai. Tapi kan ada juga selain tes yang dilakukan oleh BKN, kementerian lembaga ingin melakukan tes sendiri, sistem seleksi kompetensi bidangnya. Itu kan perlu waktu," tambahnya.

Pemerintah sengaja melaksanakan tahapan seleksi pasca pilkada untuk mengoptimalkan proses seleksi agar kesempatan masyarakat tidak terbelah dengan proses pilkada, maka CPNS di tetapkan setelah pilkada atau tepatnya bulan Juli 2018.

Soal jumlah kuota penerimaan CPNS akan segera di umumkan namu kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, saat ini Kementerian PANRB masih dalam proses validasi jumlah formasi CPNS 2018. karena itu, ia belum bisa menyebutkan berapa kebutuhan untuk penerimaan CPNS tahun ini.

Bercermin pada jumlah PNS yang pensiun, ia menyebutkan bahwa jumlah PNS yang telah pensiun sekitar 220 ribu orang. Sebab itu kemungkinan besar Jumlah formasi penerimaan di kisaran angka tersebut.

"Untuk jumlah formasi kita tunggu penetapan dari Menteri PANRB Asman Asbur, yang jelas skemanya zero atau negative growth," terang dia, Minggu (23/6/2018).

Berinta di website Kementerian PANRB, Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, lowongan terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis. Langkah ini guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Rekrutmen CPNS akan utamakan tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus diprioritaskan jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional, ujarnya.

Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen.

Dalam usaha menciptakan birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.(baca juga : Inilah Persyaratan Tes CPNS yang Pendaftarannya Pasca Pilakda)

Berita Honorer

Read More

Inilah Persyaratan Tes CPNS yang Pendaftarannya Pasca Pilakda

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengumumkan di twitter resminya bahwa pendaftaran CPNS 2018 Formasi untuk Daerah akan segera dibuka setelah tahapan Pilkada Serentak 2018 selesai. Pilkada Serentak 2018 akan memasuki tahapan pencoblosan Rabu (27/6/2018) ini. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, seperti dikutip TribunJabar.id dari laman bkn.go.id, Selasa (29/5/2018), mengkonfirmasikan hal ini. 

“Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli,” ujar Ridwan, Jumat (25/5/2018).

Berarti penerimaan CPNS 2018 Formasi Daerah segera bergulir. Bersiap-siaplah.

Tahapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang ketiga kembali akan digelar.

Penerimaan besar-besaran setelah pemerintah melakukan moratorium penerimaan selama 4 tahun terakhir.

Seperti dua gelombang sebelumnya, tahapan seleksi akan dilaksanakan transparan dengan sistem CAT.

Pemerintah Republik Indonesia sudah mengumumkan Tahun 2018 ini akan merekrut besar-besaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi daerah-daerah.

Kebutuhan formasi masih digodok Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disesuaikan dengan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melansir tahapan pendaftaran berkas kemungkinan dimulai Juli 2018 ini setelah tahapan Pilkada Serentak, Juni 2018 selesai. Kabar rencana rekrutmen CPNS oleh pemerintah tahun ini banyak mencuri perhatian netizen.

Terbukti kata kunci pencarian tentang pendaftaran CPNS 2018 sempat menjadi trending searches pada Google beberapa waktu lalu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pendaftaran CPNS tahun 2018.

Pastikan Dokumen Nomor Induk Kependudukan dan KK Terdaftar! Ini yang harus diurus, sekarang.

Sebagai bagian dari persiapan dibukanya pendaftaran CPNS, BKN menyarankan kepada para calon pendaftar agar memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya terdaftar pada database nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"#SobatBKN, sambil menunggu pengumuman penerimaan #CPNS2018 resmi dr @kempanrb, pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional @ccdukcapil atau hubungi kontak di bawah ini.

"Pendaftaran #CPNS2018 hanya melalui web SSCN BKN yg akan diaktifkan setelah pengumuman resmi. Smangaat!," demikian kicauan admin @BKNgoid.

Jika NIK dan KK anda belum terdaftar, bisa menghubungi call center Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui nomor telepon 1500537.

Ini artinya, pendaftar CPNS nantinya harus penduduk resmi yang memiliki KTP dan terdaftar dalam KK.

Lalu, apa syarat dan bagaimana tata cara pendaftaran?

Begitulah yang banyak ditanyakan kepada BKN. Namun, pertanyaan tersebut belum dapat dijawab tuntas lantaran hingga saat ini pendaftaran belum dibuka dan belum ada pula info resmi dari Kemenpan RB.

"Kemudian mengenai pertanyaan terkait ketentuan, persyaratan, sistem pendaftaran. Sehubungan belum ada info resmi terkait hal tersebut, maka kami juga belum bisa menjawab. Untuk itu pantau terus media sosial dan web kami untuk info lebih lanjut ya #SobatBKN," demikian kicauan admin @BKNgoid.

Kendati demikian, admin akun @BKNgoid menyampaikan informasi umum terkait prakiraan berkas yang bakal dibutuhkan.

Berkas yang bisa disiapkan sekarang, antara lain:

1. Daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV),
2. Scan/foto ijazah,
3. Transkrip nilai,
4. Foto diri,
5. KTP,
6. KK,
7. Nilai TOEFL (jika ada).

Berkas atau dokumen di atas sebaiknya disiapkan dalam 2 jenis, yakni hard copy dan soft copy.

BKN meminta kepada calon pendaftar CPNS agar selektif dalam menerima informasi sebab kini banyak beredar hoaks, termasuk sebelumnya soal formasi.

4 Hal Harus Diketahui

Silakan baca 4 fakta berikut ini yang dirangkum dari keterangan pers BKN dengan Kemenpan RB.

1. Jadwal. Kepala Biro Humas BKN RI, Mohammad Ridwan mengatakan, pendaftaran CPNS pada tahun 2018 akan dibuka setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018.
2. Hoax. Saat ini beredar informasi hoax Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang memuat formasi sejumlah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Prioritas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS pada tahun ini akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.Ini kabar gembira buat anda para sarjana pendidikan, keperawatan, kedokteran, maupun teknik.Rekrutmen CPNS pun akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
4. Prinsip. Kata Asman, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.(baca juga : Sebaiknya Anda Tahu Tahapan Penerimaan CPNS Juli 2018)

Read More

Ada Harapan 439 Ribu Honorer K2 Seluruhnya Diangkat CPNS

Sebulan lagi DPR RI dan pemerintah akan melakukan rapat kerja (raker) gabungan lanjutan untuk menetapkan status honorer K2 (kategori dua). Ada harapan 439 ribu honorer K2 seluruhnya diangkat CPNS.

Bulan depan tepatnya 23 Juli 2018 akan menjadi moment bersejarah bagi honorer K2, karena terkait dengan keputusan pengangkatan CPNS 439 ribu honorer K2 seluruhnya atau hanya sebagian.

Beredar informasi bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga pendidik dan kesehatan terlebih dahulu, tentu akan menjadi maslah besar bagi rekan honorer yang ada di tenaga adminitrasi yang tersebar di SKPD. Namun kepastiannya akan kita tunggu tanggal 23 Juli apakah benar berita tersebut.

Pernyataan, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja hanya memberikan isyarat bahwa dua jabatan (guru dan tenaga kesehatan) yang di prioritas.

Beliua menjelaskan, 4,3 juta PNS, tenaga administrasi yang terbanyak yakni 63 persen. Bila ditambah lagi dengan pengangkatan honorer K2, bisa dibayangkan struktur PNS di Indonesia.(baca juga : Sebaiknya Anda Tahu Tahapan Penerimaan CPNS Juli 2018)

Berdasarkan hal tersebut, Deputi Setiawan pun meminta DPR menkaji secara medalam pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Jangan sampai 439 ribu itu diakomodir menjadi CPNS seluruhnya.

"Sudah sejuta lebih honorer yang diangkat CPNS. Mereka juga didominasi tenaga administrasi. Harus ada perubahan pola rekrutmen K2, pengangkatan disesuaikan core business," tutur Setiawan, Rabu (20/6).

Dia menambahkan, kalaupun akan ada honorer K2 yang akan diangkat CPNS proses seleksi harus tetap berlaku. Bukan zamannya lagi status CPNS diberikan cuma-cuma. Semuanya harus melewati tes kompetensi dasar maupun bidang. Selain itu usia juga menentukan.

"Enggak mungkin yang usia 35 tahun ke atas kami masukkan dalam daftar pengangkatan CPNS. Dasar hukumnya apa, pemerintah kan tidak bisa asal mengangkat," tegas Setiawan.(baca juga : Inilah Persyaratan Tes CPNS yang Pendaftarannya Pasca Pilakda)

Dia memastikan, selama payung hukum belum ada, roadmap penyelesaian K2 yang disusun akan berpijak pada aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana poin utamanya adalah usia tidak sampai 35 tahun, sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, dan harus melalui proses tes.

Keinginan Setiawan ini ditentang honorer K2. Dengan bertameng pengabdian belasan hingga puluhan tahun, honorer K2 minta nasibnya diperhatikan pemerintah. Alasannya, tidak hanya guru dan tenaga kesehatan yang mengabdi, tenaga administrasi posisinya sangat penting.

"Memangnya di sekolah yang menginput data siapa? Itu kerjaan operator yang notabene tenaga administrasi juga," cetus Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Jika pemerintah hanya memproritaskan tenaga guru dan kesehatan, Titi memprediksikan akan terjadi gelombang protes besar-besaran. Dari 439 ribu honorer K2, hanya sekitar 30 persen tenaga guru dan kesehatan.

"Pemerintah bukannya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah baru lagi. Intinya bicara K2 ya jangan hanya setengah-setengah," ucapnya.

Hal sama diutarakan Said Amir. Koordinator FHK2I Maluku Utara ini berharap raker gabungan akan mengakomodir seluruh honorer K2. Menurut dia akan sia-sia bila hanya guru dan tenaga kesehatan yang ditetapkan statusnya.

Kecemasan Said paling tidak mewakili honorer K2 lainnya. Saat raker gabungan pada 4 Juni lalu, bisik-bisik di antara K2 makin kencang. Walaupun raker gabungan akan dilanjutkan, sebagian besar dalam posisi waswas. Mereka takut akan banyak yang tidak diakomodir.

Rekan Honorer K2 sangat mengharapkan rapat gabungan lanjutan akan menampung semua honorer K2. Walaupun peluang tipis tapi harapan tetap digantungkan. Semoga DPR dan pemerintah akan mengakomodir seluruh honorer K2 menjadi CPNS dan bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Read More

Cara Download Prefill Rapor Mutu untuk PMP

Update : Aplikasi Pemetaan PMP Terbaru Updater Terbaru Agustus 2018 Kode 2018.07
Langkah-langkah dalam mendownload rapor mutu untuk aplikasi PMP :

1. Buka http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
2. Klik Menu Manajemen Mutu kemudian klik Unduh Rapor Mutu
3. Login jika anda di minta login. Login menggunakan username dan password aplikasi dapodikasmen
4. Klik Unduh Rapor Mutu.

Seperti pada gambar

Berikut video download prefill rapo mutu PMP

Read More

Guru Honorer Akan Di CPNS Setiap Tahun Seratus Ribu orang

Proposal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengangkat 100 ribu guru honorer bakal dikabulkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tetapi, kuota 100 ribu itu kemungkinan besar tidak diisi semuanya dengan PNS, tapi juga P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Saya sudah meminta 100 ribu guru honorer diangkat. Namun, saya tidak tahu apakah bisa diangkat semuanya menjadi PNS. Sebab ada aturan dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang membatasi usia PNS. Jadi kemungkinan dialihkan ke P3K," ujar Menteri Muhadjir dalam sosialisasi Permendikbud 14/2018.

Kendati tidak semua berstatus PNS, Muhadjir mengingatkan agar diterima dengan ikhlas. Pasalnya, PNS dan P3K sama-sama statusnya sebagai ASN. Fasilitas dan gaji yang diterima pun sama.

"Maunya saya semuanya diangkat PNS, tapi kan maunya undang-undang lain lagi," ucapnya. (baca juga tenatang : Honorer)

Dia menambahkan, proses pengangkatan guru honorer akan dilakukan secara bertahap hingga seluruhnya terangkat semuanya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad menambahkan, sesuai UU ASN semua yang akan diangkat PNS maupun P3K harus melalui tes.

"Ya harus lewat tes dong, enggak bisa kalau langsung angkat," ujar Hamid.

Read More

Inilah Beban Mengajar Guru, Kepsek dan Pengawas di Permen No. 15 2018

Permen Kemdikbud tentang beban kerja tenaga fungsional, guru, kepala sekolah, dan pengawas terdiri dari 3 lampiran  yang bisa di download dengan link paling bawah artikel. Serta permen di bawah ini bisa juga di download dalam bentuk PDF.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG 

PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN 

PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal

52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan

Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; 

  

Mengingat 

:  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan

Kedua

atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

-2- 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6058); 

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA

SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH.

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

2. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk

memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman

Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang

sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/

SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah

Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/

SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah

Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah 

-3- 

Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau

bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar

Negeri (SILN). 

3. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan. 

4. Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau

pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik

dalam struktur kurikulum. 

5. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut

Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara

administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai

Guru atau Kepala Sekolah. 

6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang

membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi

atau daerah kabupaten/kota. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2 

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam

dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. 

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)

minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5

(dua koma lima) jam istirahat.  

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam

istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 3 

(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh

koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:

a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; 

-4- 

b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;

c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;

d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada

pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban

Kerja Guru. 

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler,

kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 4 

(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

meliputi: 

a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/

pembimbingan/program kebutuhan khusus pada

satuan pendidikan; 

b. pengkajian program tahunan dan semester; dan

c. pembuatan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses

atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan

(RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam

Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat

puluh) jam Tatap Muka per minggu.

(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau

Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan

membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per

tahun.

(5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

-5- 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.  

(6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan

melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan

ekstrakurikuler.  

(7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas

pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

a. wakil kepala satuan pendidikan;

b. ketua program keahlian satuan pendidikan;

c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;

d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/

teaching factory satuan pendidikan;

e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif atau

pendidikan terpadu; atau

f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan

pendidikan di satuan pendidikan. 

(8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan

administrasi pangkalnya. 

Pasal 5 

(1) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan

dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi

Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga)

rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan

Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan

pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). 

(2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (7) huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam

Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus 

-6- 

untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan

pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 6 

(1) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (7) huruf f meliputi:

a. wali kelas;

b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);

c. pembina ekstrakurikuler;

d. koordinator 

Pengembangan 

Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG)

atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada

SMK; 

e. Guru piket;

f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

(LSP-P1);

g. penilai kinerja Guru; 

h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau

i. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar

dan pendidikan menengah.

(2) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan

administrasi pangkalnya. 

(3) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap

Muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling

banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru

mata pelajaran.

(5) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Guru

Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi

dan Komunikasi dapat diekuivalensikan dengan

pelaksanaan  pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan

belajar per tahun. 

-7- 

(6) Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelaksanaan

pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan

belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata

pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat)

rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan

Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

pada satuan administrasi pangkalnya. 

(8) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi

kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan

pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu)

zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 

(9) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran

paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu

pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak

6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan

pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh

Dinas.

Pasal 7 

(1) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan

huruf e juga dapat melaksanakan tugas tambahan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).  

(2) Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengganti

pemenuhan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

atau 

pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) dan ayat (4) namun diperhitungkan sebagai

pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh 

-8- 

koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8 

(1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan

tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (7). 

(2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru

berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan

belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat Guru

yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran

atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) dan ayat (4) atau terdapat kekurangan guru, maka

Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai

dengan kewenangannya. 

(4) Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan

penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 

(1) Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk

melaksanakan tugas:

a. manajerial;

b. pengembangan kewirausahaan; dan

c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. 

(2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau

pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan

beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam

kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

-9- 

(3) Rincian ekuvalensi beban kerja kepala sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran

atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak

melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan

karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap

atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata

pelajaran atau kelas tertentu.

Pasal 10 

(1) Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas pengawasan,

pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru

ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau

pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) dan ayat (4). 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan,

mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan

pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan

terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya

dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh

tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2. 

(3) Rincian ekuvalensi beban kerja pengawas sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 11 

(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib

melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan

kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas

Sekolah. 

(2) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 

-10- 

(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2. 

(3) Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Guru dapat diberi tugas kedinasan/penugasan terkait

tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh

Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan. 

(2) Tugas kedinasan/penugasan di bidang pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai

bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga

puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 13 

(1) Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap

Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat

dikecualikan bagi:

a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24

(dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu,

berdasarkan struktur kurikulum;

b. Guru pendidikan khusus; 

c. Guru pendidikan layanan khusus; dan 

d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). 

(2) Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit

terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam

pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan

Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat

dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam

satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar.

-11- 

Pasal 14

Ketentuan beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan

Pengawas Sekolah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran

2018/2019. 

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan

beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah,

diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan

tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

Pengawas Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. 

-12- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2018                 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD. 

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2018  

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 683 

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

  TTD.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

1. Download Permen Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,  dan Pengawas
2. Download Lampiran I Permen No 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,  dan Pengawas
3. Download Lampiran II Permen No 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,  dan Pengawas
4. Download Lampiran III Permen No 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,  dan Pengawas

Password : www.infoptk.com

Read More

Perangkat Mengajar Lengkap RPP, Prota, Promes, Silabus, KD Kelas 6 Format Doc

Pembelajaran baru akan segera di songsong pasca hari raya idul fitri, ada baiknya pendidik unruk menyiapkan beberapa perangkat lunak untuk megajar nanti setelah tahun pelajaran baru 2018/2019 di mulai.

Adapun file yang nanti bisa di download berupa RPP Per Tema, Prota, Promes, Silabus, KD untuk Kelas 6 SD Revisi 2017 dan 2018 dalam bentuk Format Doc yang mudah untuk anda edit agar sesuai dengan keinginan.

Download Perangkat Mengajar Kelas 6 SD

Semoga dapat membantu bagikan ke sahabat guru lainnya yang akan mengajar di kelas 6 SD

Read More

Honorer Terima THR dari Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia

Kepedulian Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) layak di contoh karena telah memberikan THR-nya kepada honorer K2. Menurut Ketua Umum ADKASI Lukman Said, dirinya telah menyerahkan THR sebesar Rp 4,5 juta yang diterimanya sebagai ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Beberapa anggota lain juga menyisihkan dana THR.

"Dana THR yang saya terima sebagai ketua DPRD Pasangkayu Rp 4,5 juta. Semua saya hibahkan kepada honorer K2. Ada juga yang menyumbangkan sebagian dana THR-nya," ujar Lukman, Kamis (7/6).

Aksi ini, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari surat edaran ADKASI beberapa waktu lalu. Gerakan ADKASI menyisihkan dana THR sebagai bentuk kepedulian atas nasib honorer K2 yang puluhan tahun mengabdi tapi tidak ada penghargaan apapun dari pemerintah saat hari raya lebaran.

PNS mendapatkan dana THR yang jumlahnya lebih besar dari tahun lalu. Sedangkan honorer K2 hanya gigit jari.

"Untuk Kabupatan Pasangkayu dana THR yang dikumpulkan dari anggota dewan sebanyak Rp 23 juta. Ada yang menyisihkan Rp 1 juta dan paling sedikit Rp 500 ribu, karena dana THR anggota DPRD hanya Rp 4,1 juta," terangnya.

Dana ini lanjut Lukman, sudah diserahkan kepada forum honorer K2. Agar semua dapat, oleh pengurus forum dibelikan minuman dan dibagi rata seluruh honorer K2.

"Saya juga sudah instruksikan di grup ADKASI tentang langkah ini. Insyaallah terketuk hatinya. Bukan persoalan nilai tapi bukti nyata. Kami iba dan bersama honorer K2," tandasnya.

Semoga anggota DPRD di daerah anda juga membantu honorer k2 dengan memberikan THR dengan menyisihkan pendapatannya sebagai anggota leheslatif, yang memang haruis perduli terhadap nasib warganya yang telah berjasa. 

Read More

Disenyalir Pemerintah Memprioritaskan Jabatan Tertentu Pada Pengakatan Honorer K2

Titi Purwaningsih Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) mengharapkan pemerintah dan DPR RI tidak memprioritaskan jabatan yang di emban tertentu dalam mengangkat honorer K2 tuk menjadi PNS atau P3K.

Didalam 438.590 tenaga honorer K2 saat ini terdiri dari berbagai jabatan yang berkiprah sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kesehatan, administrasi, penyuluh, dan lainnya.

"Kesemuanya butuh kebijakan pemerintah yang adil dan bijaksana. Jadi jangan hanya profesi tertentu," ujar Titi, Selasa (5/6).

Titi Purwaningsih mengatakan ada kekhawatiran honorer K2 tenaga administrasi jika pemerintah hanya mengutamakan tenaga kesehatan dan guru. Sementara di K2 yang terbanyak merupakan tenaga administrasi.

"Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan ya enggak adil. Jumlah mereka kan enggak banyak juga," tambah Koordinator Daerah FHK2I Maluku Utara Said Amir.

Said memaparkan kebanyakn honorer K2 utama tenaga administrasi yang cemas bila tidak diakomodir dalam penyelesaian status honorer K2.

"Dalam rapat kerja yang disebut-sebut hanya guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga administrasi enggak. Kalau mau menyelesaikan harusnya seluruhnya jangan dipilih-pilih," cetusnya.(baca juga : Tentang Honorer K2)

Pemerintah di harapkan menyelesaikan masalah ini secara tuntas tidak setengah-setengah yang nanti menimbulkan kekecewaan pada jabatan tertentu, secara pengabdian dan alokasi kerja kami honorer k2 sudah jelas itu berarti tenag honorer berhak untuk diperhatikan semua.

Read More

Desak Cabut PP Penghalang Honorer K2 Menjadi CPNS

Abdul Fikri Faqih Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk mencabut berbagai peraturan pemerintah (PP) selama ini menjadi tembok penghalang honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Penghalang itu ada pada PP 56/2012 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, yang membatasi pengangkatan honorer K2 sampai 2014.

"Penyebab tenaga honorer K2 tidak bisa jadi CPNS karena ada PP 56/2012 itu. Pada usianya makin bertambah tapi kebijakan pengangkatan mereka tidak ada" ujar Fikri dalam raker gabungan tujuh komisi di DPR, Senayan, Senin (4/6).

Beliau juga menginginkan PP 48/2005 tentang larangan mengangkat honorer dicabut. Faktanya, banyak honorer di atas 2005 yang diangkat.Masalahnya, lanjut Fikri, bila di bawah 2005 disebut honorer K2, yang di atas itu statusnya tidak jelas. Apakah honorer non kategori, pegawai kontrak, pegawai non PNS atau lainnya.

"Banyak honorer di atas 2005 yang mengabdi benar-benar loh tapi mereka ini statusnya tidak jelas. Pemerintah sebaiknya cabut saja PP 48/2005 itu," cetusnya.

Namun Pimpinan Raker Gabungan Utut Adianto menegaskan, fokus yang dibahas adalah honorer K2. Artinya tenaga honorer yang diangkat di bawah 2005. Di luar itu akan dibahas pada forum lainnya. (baca juga tentang Honorer K2 Klik Disini)

Read More

Kesimpulan Rapat Gabungan 7 Komisi dengan Sejumlah Kementerian

Rapat kerja gabungan tujuh komisi di DPR denga sejumlah keneterian bersepakat akan menuntaskan permasalahan honorer K2. Pembahasan tentang status 438.580 honorer K2, apakah bisa di diangkat PNS seluruhnya atau sebagiannya dijadikan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), yang terpenting harus tuntas.

Kesepakatan ini menjadi kesimpulan dalam rapat kerja gabungan 7 komisi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

"Kesimpulannya 438 ribuan honorer ini akan dituntaskan statusnya tahun ini. Kalau harus menunggu pansus akan lama lagi prosesnya. Ini akan dituntaskan secepatnya," kata Pimpinan Raker Gabungan Utut Adianto di Gedung DPR RI, Senin (4/6).

Belia menegaskan, hanya honorer K2 yang akan diselesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan tenaga honorer yang diangkat di atas 2005 akan dibahas di lain waktu.

"Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan K2 saja. Jadi tidak melebar ke mana-mana," ucapnya.(baca juga : Honorer dari Daerah Berdatangan untuk Mengawal Sidang Gabungan di DPR RI)

Semoga benar-benar di realisasikan segera oleh pemerintah bukan pemanis sebelum tahun politik saja, sudah sepantasnya jokowi memperhatikan kondisi honorer yang sduah beberapa tahun tidak di angkat PNS 

Read More

Honorer dari Daerah Berdatangan untuk Mengawal Sidang Gabungan di DPR RI

Ratusan honorer K2 hari ini, Minggu (3/6), berkumpul di Jakarta. Kedatangan honorer K2 dari berbagai daerah ini untuk mengawal rapat kerja gabungan 7 komisi di DPR RI.

"Kawan-kawan dari daerah sudah banyak yang kumpul di Jakarta. Mereka ingin menyaksikan raker gabungan tersebut. Apalagi agenda besok Senin (4/6), itu khusus membahas masalah penyelesaian honorer K2," ungkap Nurbaiti, koordinator daerah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) di Jakarta.

Tidak hanya honorer, anggota DPRD yang tergabung dalam ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) juga akan ikut hadir.

"Insyaallah teman-teman ADKASI juga hadir. Ini adalah momentum penting dalam perjuangan mendapatkan status CPNS dari honorer K2," terangnya.

Seperti diketahui, Senin (4/6), akan dilakukan raker gabungan 7 komisi (I, III, IV, VIII, IX, X, XI) dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

Adanya jadwal rapat kerja gabungan ini membuat honorer K2 mendapat semangat baru. Mereka kian yakin akan ada pengangkatan CPNS dari honorer K2.

Sayang sekali hanya seorang Menteri Pendidukan yang hadir di rapat gabungan, padahal susah sekali mencari momen seperti rapat gabungan seperti ini. Jika hanya wakil tentu tidak bisa mengambil keputusan secara final, tentu menunggu persetujuan menterinya juga.

Read More

Mendikbud Ingatkan Sekolah Terkait Siap PPDB

Penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan kembali tiga peraturan terdahulu harus menjadinpedoman dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019.

Tiga Peraturan itu adalah Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru; Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

lanjut Muhadjir Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), bisa terapkan dengan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai menengah.

“Pelaksanaan PPK didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan nilai-nilai beragam seperti nilai moral dan spiritualisme, kebangsaan dan kebinekaan, maupun pengembangan potensi peserta didik,” terang Menteri Muhadjir saat membuka sosialisasi Permendikbud tentang PPDB di Jakarta, Rabu (30/5).

Pendidikan karakter harus diutamakan. Masing-masing sekolah berbeda penerapannnya. Ada yang menerapkan sekolah 6 hari atau 5 hari. Begitu juga pondok pesantren, boarding school, asrama, dan lainnya. Bukan hanya di PPDB.

"Masing-masing sekolah ini treatment-nya beda-beda tapi aturan PPK tetap sama," ucapnya.

Dalam penerapan PPK berkaitan erat dengan guru. Di mana guru harus mengikuti aturan jam kerja aparatur sipil negara (ASN). Setiap guru ASN kerja 8 jam dan itu sudah diatur dalam PP tentang Guru.

Read More

Luar Biasa !!! Bakal Bahas Masalah Nasib Honorer K2 Tujuh Komisi DPR RI

Bakal Bahas Penyelesaian Masalah Honorer K2 Tujuh Komisi DPR RI, Luar Biasa !!! itu merupakan ungkapan yang panatas kita berikan kepada anggota DPR pada tahun 2018 untuk permasalahan Honorer K2 ini. Semoga bisa menghasilkan sesuatu yang postif bagi rekan honorer yang selama ini terkesan tidak di pedulikan nasibnya.

Pembahasan yang dilakukan 7 komisi DPR khusus membahas nasib honorer k2 yang masih terkatung-katung masalah dasar hukum yakni UU ASN yang tidak bersahabat terhadap guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun. Agenda khususpun akan digelar demi membahas honorer K2.

Adapun tujuh komisi gabungan itu yakni komisi I, III, IV, VIII, IX, X, XI. tak sampai disitu saja, selain tujuh komisi yang akan hadir, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama dijadwalkan juga bakal hadir.

"Sesuai jadwal, ada rapat gabungan 7 komisi. Intinya membahas masalah honorer K2," ujar Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR RI, Sabtu (2/6).

Rapat gabungan ini tentu saja diharapakan membuahkan hasil yang baik bagi nasib honorer k2 jika tidak kemana lagi honorer k2 bisa menggantungkan nasibnya selain dari rapat gabungan tersut. Menurut pendapat rekan honorer ini merupakan semangat atau spirit baru pemerintah dalam memperhatikan kami honorer.

"bagaikan suplemen buat honorer K2. Artinya perjuangan honorer K2 mudah-mudahan akan membawa hasil," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Nurbaiti, koordinator FHK2I Jakarta menambahkan, honorer akan terus mengawal pembahasan ini agar seluruh K2 bisa terangkat CPNS seluruhnya.(baca juga : Berita Gembira Honorer K2 akan di Angkat Menjadi PNS dan P3K)

"Perjuangan ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Ini juga merupakan angin segar bagi honorer K2 di bulan ramadan," tandasnya.(baca juga : Inilah Perkembangan Revisi UU ASN Sampai Saat ini yang Perlu Tenaga Honorer Ketahui)

Kita tunggu jadwal itu kapan dan bagaimana pendapat rekan honorer silahkan berikan pendapat dan komentarnya di kolom komentar, ikuti tersus berita honorer di infoptk.com. terima kasih.(baca juga : Kesimpulan Rapat Gabungan 7 Komisi dengan Sejumlah Kementerian)

Read More

Cara Cek Online Hasil UNBK SD, SMP, SMA, SMK

Sejumlah media memberitakan bahwa nilai ujian pada tahun ini mengalamai penurunan secara rata-rata di berbagai daerah. Hal teesebut tidak sepenuhnya kesalahan kementerian apalagi hanya di bebankan hanya kepada seorang menteri saja.

Faktor utama penurunan sebenarnya dengan di adakan UNBK secara online telah mempersempit kecurangan yang signifikan, jadi kecurangan selama ini yang berjalan lancar tidak mampu lagi mengangkat nilai siswa kedua. Kualitas soal sekarang memang sudah jauh lebih baik dari tahun sebelum UNBK. Tingkat kesulitannya lebih tinggi.

Nah sekarang Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 semua jenjang pendidikan telah selesai dilakukan. Sampai saat ini nilai sudah bisa di cek/dilihat dari SMP sampai SMA, untuk SD masih dalam pengolahan. Keterlamabatan di karenakan pelaksanaannya paling akhir dan jumlahnya paling banyak.

Cara lihat nilai hasil UNBK 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/  (silahkan anda salin saja dari web saya ini). Setelah berhasil anda masukkan, lalu tekan ENTER

Selanjutnya browser akan mengarahkan anda menuju ke halaman pengecekan hasil UN dan IUN sekolah

Agar dapat melihat hasil ujian nasional sekolah silahkan anda pilih Jenjang yang ingin anda ketahui (Misalnya saja SMP), Propinsi, Kabupaten/kota, Status, Jenis sekolah. isi semua data dengan benar

Setelah semuanya diisi, silahkan klik tombol Download PDF agar data sekolah yang anda pilih bisa terdownload di PC/laptop anda

Dengan cara yang sudah saya jelas diatas, maka anda bisa melihat semua jenjang sekolah yang tadi telah anda pilih.

Lalu apabila anda ingin melihat secara langsung hasil UN sekolah silahkan masukkan data NPSN dan kode sekolah lalu klik Tombol Cari.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah hasil ujian nasional dari beberapa sekolah yang tadi file PDF nya telah berhasil anda Download.

Cek Hasil UN Online SD, SMP, SMA, SMK

Mari semangat terus meningkatkan mutu pendidikan, agar nilai dan indeks integritas UN sekolah kita untuk tahun ke tahun dapat meningkat. Aamiin.

Read More