Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengingatkan pmerintah untuk segera memperhatikan nasib guru honorer K2 yang kini sedang melakukan aksi di berbagai daerah karena hal tersebut beliau menghimbau pemerintah mencari solusi secepatnya agar honorer K2 bisa menjadi PNS walaupu bertahap, jika tidak di kuatirkan aksi mogok dan demo akan semakin meluas.
"Saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana aksi-aksi honorer K2. Semakin ganas guru-guru di daerah," ujar Lukman dikutib infoptk.com dari JPNN, Jumat (21/9).
Guru honorer K2 dan non kategori bersatu memperjuangkan nasib mereka, selain itu mereka juga mendesak kepala daerah dan DPRD untuk mencarikan solusi.
"Kami di daerah semakin didesak guru honorer. ADKASI pun sudah memberikan dukungan dengan mendesak revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tinggal pemerintah ini yang harus bersikap," ujarnya.
Beliau menegaskan agar pemerintah menanggapi permintaan aksi mereka honorer agar demo yang semakin meluas ini tidak di manfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, lanjutnya, aksi honorer K2 masih terkendali. Lewat audiensi, demo, istighosah dan mogok. Namun, bila ini dibiarkan terus tanpa solusi akan berbahaya.
"Di Bintuni sudah ada yang segel kantor. Ini K2 mulai berani. Mereka akan buat aksi protes yang bisa menarik perhatian pemerintah. Namun ini jangan disalahkan karena kondisi mereka terjepit. Barangkali kita juga akan seperti itu bila berada di posisi mereka," tuturnya.
ADKASI akan tetap berkomitmen memperjuangkan nasib honorer di Indonesia dan akan terus mensuport perjuangan honorer K2 sampai mendapatkan status kepegawaian yang wajar atau sampai menjadi PNS.
0 comments:
Posting Komentar