PNS Berijazah Palsu Hukumannya Sangat Berat

Maraknya kasus Ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum Dosen bahkan Rektor yang gencar disiarkan oleh media cetak dan elektronik. Pengguna ijazah palsu tidak menutup kemungkinan juga di gunakan oleh oknum guru yang ada di Nusantara.

Infoptk.com melansir berita dari JPNN.com. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar memiliki pengalaman kuliah di tengah statusnya sebagai PNS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dia ceritakan terkait dugaan banyak PNS mendapatkan ijazah dengan cara kilat, alias pesan, tanpa ikut kuliah.

”Waktu itu saya libur kerja sama sekali. Karena kuliah lanjutan saja (S-2) di Amerika Serikat,” tegas dia.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, PNS memang bisa melanjutkan kuliah. Tetapi, skema paling aman adalah mengambil aturan status tugas belajar. Dengan demikian, dia bisa berfokus untuk kuliah tanpa terbebani pekerjaan sehari-hari.

Haryono, yang sebentar lagi full jadi dosen, menuturkan, ada aturan atau skema baku dalam proses perkuliahan. Untuk jenjang S-1, misalnya, skema tatap muka kuliahnya adalah 7-UTS-7.

Maksudnya adalah tujuh kali tatap muka sebelum ujian tengah semester (UTS) dan tujuh kali tatap muka setelah UTS. ”Semua itu harus diikuti,” tegas dia. Tidak boleh hanya ikut ujian saja atau bahkan wisudanya saja.

Aturan penggunaan ijazah aspal bagi PNS memang kurang menggigit. PNS yang kedapatan menggunakan ijazah aspal hanya diberi sanksi administrasi. Yakni, dicopot dari jabatannya. Juga sanksi penurunan pangkat satu level atau satu tingkat.

Tetapi, jika proses ijazah aspal itu disidik oleh kepolisian dan berujung hukuman pidana, status PNS bisa dicabut. Sebab, dalam aturan kepegawaian, PNS yang dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu akan dipecat.Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar memiliki pengalaman kuliah di tengah statusnya sebagai PNS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dia ceritakan terkait dugaan banyak PNS mendapatkan ijazah dengan cara kilat, alias pesan, tanpa ikut kuliah.

”Waktu itu saya libur kerja sama sekali. Karena kuliah lanjutan saja (S-2) di Amerika Serikat,” tegas dia.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, PNS memang bisa melanjutkan kuliah. Tetapi, skema paling aman adalah mengambil aturan status tugas belajar. Dengan demikian, dia bisa berfokus untuk kuliah tanpa terbebani pekerjaan sehari-hari.

Haryono, yang sebentar lagi full jadi dosen, menuturkan, ada aturan atau skema baku dalam proses perkuliahan. Untuk jenjang S-1, misalnya, skema tatap muka kuliahnya adalah 7-UTS-7.

Maksudnya adalah tujuh kali tatap muka sebelum ujian tengah semester (UTS) dan tujuh kali tatap muka setelah UTS. ”Semua itu harus diikuti,” tegas dia. Tidak boleh hanya ikut ujian saja atau bahkan wisudanya saja.

Aturan penggunaan ijazah aspal bagi PNS memang kurang menggigit. PNS yang kedapatan menggunakan ijazah aspal hanya diberi sanksi administrasi. Yakni, dicopot dari jabatannya. Juga sanksi penurunan pangkat satu level atau satu tingkat.

Jika proses ijazah aspal itu disidik polisi serta terbukti ijazah palsu dan berujung hukuman pidana, status PNS bisa dicabut. Sebab, dalam aturan kepegawaian, PNS yang dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu akan dipecat.