Jumat, 10 Mei 2019

Harapan peminat CPNS sedikit di obati dengan dibukanya peluang baru sebagai aparatur sipil negara kembali pada tahun 2019. Semoga saja passing gradenya tidak terlalau tinggi. Sebelumnya pemerintah juga telah menyatakan akan membuka peluang PPPK Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB berencana membuka 100 ribu orang CPNS baru. 

Syafruddin, Menteri PAN-RB mengatakan, total formasi yang direncanakan pada tahun 2019 mayoritas dikhususkan bagi guru honorer, meskipun juga terbuka secara umum bagi beberapa jurusan lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komjen Pol Syafruddin

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya, saat ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.

Peminat di perkirakan bisa mendaftar pada kuartal III 2019, atau bulan Oktober. Namun, beliau belum bisa merinci secsra detail mengenai pembukaan CPNS pada tahun ini, karena aturan khususnya belum diterbitkan.

"Tapi ya, kira-kira Oktober lah, Kuartal ke III itu, Oktober," ujar dia.
MenPANRB tidak bisa menjelaskan secara rinci pembagian 100 ribu formasi tersebut terhadap kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, dia menegaskan, yang dikhususkan pada CPNS pada tahun ini ditujukan bagi tenaga pendidik honorer.

"100 ribu seluruhnya, tetapi kan belum diatur," kata dia.

Sebelum pnerimaan CPNS, Pemenerimaan PPPK terlebih dahulu pada bulan Juni. bagi anda untuk mendapatkan informasi perkembangan penerimaan PPPK dan CPNS selalau ikuti inpoptk.com dalam pemeberitaan berikutnya.

#honorer #Guru #sertifikikasi

Kamis, 09 Mei 2019

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bakal melakukan gebrakan untuk mendorong revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) bisa dilanjutkan.
Revisi UU ASN

ADKASI atau Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia akan kembali merencanakan gebrakan agar revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) bisa wujudkan tahun 2019. Menurut Ketua umum ADKASI Lukman Said sebagai bukti keseriusan DPRD daerah untuk memperjuangkan nasib honorer K2. Revisi UU ASN diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

"Honorer K2 sudah lama menunggu dan menderita. Layaknyadiangkat jadi PNS. Kita akan bergerak usai lebaran nanti untuk mendorong percepatan revisi UU ASN sebagai pintu masuk honorer K2 jadi PNS," kata Lukman Said kepada JPNN, Rabu (8/5).

Penegasan serupa disampaikan Rizal. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ini menegaskan komitmen ADKASI untuk bersama-sama berjuang bersama honorer K2 menggolkan revisi UU ASN.
Dia pun memuji keseriusan Lukman dalam perjuangan mengangkat status honorer K2 menjadi PNS.

Beliau menghimbau segenap anggota Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) untuk membuat dukungan di masing-masing daerah. Baik melalui media lokal maupun media sosial agar honorer K2 jadi PNS.
"Kalau Pak Lukman jadi menPAN-RB saya yakin 100 persen, seluruh honorer K2 bisa jadi PNS," tuturnya.

Ajakan tersebut langsung direspons Ketum PHK2I Titi Purwaningsih. Menurut dia seluruh honorer K2 sangat bersemangat mengantarkan Lukman masuk dalam bursa menPAN-RB.

"Kami siap memviralkan Pak Lukman. Pejabat negara seperti Pak Lukman lah yang dibutuhkan rakyat termasuk honorer K2," tegasnya.

Nur Baitih, koordinator PHK2I DKI Jakarta menambahkan, bila Lukman jadi menPAN-RB, akan banyak kepala daerah yang ketar-ketir. Lantaran Lukman sudah paham betul soal birokrasi kepegawaian.

"Kami berharap Pak Lukman diajak Pak Jokowi jadi pembantunya. Menjadikannya sebagi menPAN-RB," tandasnya.


Rabu, 08 Mei 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, Penerimaan PPPK tahun 2019 akan segera menuntaskan permasalahan rekrutan guru honorer. Kementerian pendidikan sudah menyiapkan kuota sebesar 150 ribu guru honorer yang dapat direkrut melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui Jalur P3K

"Tahun 2019 ini, Februari kemarin kita sudah rekruitmen tes melalui jalur PPPK, terutama untuk mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, yang tidak mungkin mengikuti tes melalui jalur PNS," kata Mendikbud yang infoptk.com kutip dari Liputan6 (02/05/19).

Guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun akan menjadi prioritas rekrutmen PPPK tahap dua. Guru honorer K2 maupun nonkategori. Pengangkatan guru honorer akan diselesaikan secara bertahap, targetnya selesai tahun 2023.

"semoga tahun 2019 akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insya Allah perkiraan saya 2023 akan selesai," kata Muhadjir yang infoptk.com kutip dari Okezone.

Guru memiliki perang penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa bisa menjadi sosok yang berkualitas, tidak hanya intelektualitas tetapi juga kepribadiannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendibud terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer.

Masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun. Menurut Mendikbud, tahun lalu ada kuota 150 ribu guru honorer yang direkrut. Namun, tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. 

"Padahal saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, akan kita usahakan gaji guru PPPK itu nanti dari DAU. Jadi dari dana APBN melalui DAU sebagaimana gaji guru PNS selama ini," kata Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini yang infoptk.com kutip dari Malang Times.



#honorer #Guru #sertifikikasi

Kamis, 11 April 2019

Dapodikdas 2019.e
Ditemukan beberapa bug oleh pengguna dapodikdas yang telah di laporkan oleh beberapa operator maka teknisi dapodikdas segera melakukan perbaikan untutk menutup bug sebagai pembaruan yang akan dijelaskan di bawah tulisan ini, versi pembaruan ini bernama dapodikdas 2019.e. Untuk operator sekolah yang telah instal versi 2019.c dan 2019.d bisa langsung update ke 2019.e. Caranya bisa secara online, langsung dari menu pembaruan aplikasi dapodikdas atau mealalui instalansi patch 2019 yang bisa di download melalui link paling bawah tulisan ini. Jika ada perubahan atau pernaikan data sekolah di dapodikas, sebaiknya di di sinkron terlebih dahulu sebelum pembaruan ke 2019.e.

Tata cara melakukan pembaruan secara Online sebagai berikut:


  1. Pastikan komputer terkoneksi internet.
  2. Silahkan login pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c atau Versi 2019.d.
  3. Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”.
  4. Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Dapodik 2019.e) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai!
  5. Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan.
  6. Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”.
  7. Jika diperlukan, lakukan refresh (Ctrl + F5).


Tata cara melakukan pembaruan Online Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e sebagai berikut:


  1. Unduh file PATCH 2019.e pada menu unduhan laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau pada bagian Lampiran pada berita ini.
  2. Jika sudah terinstall Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c atau Versi 2019.d maka dapat langsung melakukan installasi Patch Versi 2019.e tanpa harus melakukan Uninstall Aplikasi Dapodikdasmen.
  3. Lakukan installasi sampai dengan selesai.
  4. Lakukan refresh (Ctrl + F5).


Berikut adalah daftar pembaruan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e:


[Perbaikan] Perbaikan bugs ketika menampilkan GTK pada Manajemen Pengguna
[Perbaikan] Perbaikan bugs pengisian lintang dan bujur pada menu DUDI
[Perbaikan] Perbaikan bugs pada rombongan belajar untuk tingkat TKLB pada bentuk pendidikan SLB
[Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada saat mendeteksi No Kitas untuk peserta didik warga negara asing
[Perbaikan] Perbaikan bugs sinkronisasi untuk pengiriman pada kelompok mata pelajaran muatan sekolah
[Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat menampilkan daftar peserta didik
[Perbaikan] Perbaikan nama kelompok mata pelajaran Ekstensi Team Teaching (Kejuruan) menjadi Kejuruan pada profil GTK
[Perbaikan] Perbaikan validasi untuk mengecek rasio rombel terhadap jumlah peserta didik
[Perbaikan] Perbaikan validasi NIK khusus untuk peserta didik yang tinggal di panti asuhan tidak diwajibkan
[Perbaikan] Perbaikan security sinkronisasi
[Pembaruan] Penambahan validasi untuk medeteksi nama mata pelajaran pada pembalajaran jika lebih dari 50 karakter

Patch Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e

#honorer #Guru #sertifikikasi

Senin, 25 Maret 2019

Tidak berapa lama lagi akan di laksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester 2 atau pada Kurikulum 2013 disebut Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk mata pelajaran Matematika terpisah dengan Tematik. Pada Kurikulum 2013 (K-13) revisi terbaru untuk kelas 6 jenjang SD/MI, Matematika menjadi mata pelajaran sendiri. 
Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 (K-13) telah mengalami berapa kali pembaruan / revisi, salah satunya Mata pelajaran (mapel) Matematika di jenjang Sekolah Dasar dan sederajat untuk kelas 6 SD/MI pada Kurikulum 2013 terpisah dari tematik. Matematika SD Kurikulum 2013 (K-13) menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

sebagai gambaran serta bahan belajar menghadapi UAS tahun pelajaran 2018/2019, bisa menggunakan soal try out atau soal latihan UAS Matematika kelas 6 SD/MI. Kumpulan soal UAS tahun 2019 yang sudah disertai dengan kunci jawabannya bisa untuk bahan belajar menghadapi UAS SD/MI, khususnya mata pelajaran Matematika.





Popular Posts