Hanya 13.347 Honorer K2 yang Memenuhi Persyaratan Mengikuti Seleksi CPNS

Data yang disampaikan oleh Menteri Asman sangat mengecewakan karena dianggap tidak sesuai dengan data realistis di lapangan hal ini di sampaikan oleh Ketua Umum PGRI

"Data pemerintah bahwa hanya ada 13.347 honorer K2 (kategori dua) yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS dipertanyakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)."

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyebutkan, ada yang aneh dengan data tersebut. Sebab, menurut Unifah, yang honorer K2 memenuhi kriteria harusnya 440 ribuan.(baca juga : Ketua Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia Eko Mardiono mengatakan)

"MenPAN-RB harus jujur, buka datanya secara transparan. Pak menteri, jangan ada dusta di antara kita," ujar Unifah dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).

Sambung beliau, di era Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, sudah disebutkan 440 ribu honorer K2 yang akan diangkat CPNS. Namun, data itu berubah lagi di era Asman Abnur.

PGRI, lanjutnya, meragukan kevalidan data tersebut. KemenPAN-RB harusnya membuka data seterang mungkin. Jangan ada yang disembunyikan.(baca juga : Insentif Guru Honorer Rp 500 Ribu Per Bulan)

"Kalau mau fair buka datanya ke publik. Kemudian divalidasi bersama-sama, jangan hanya KemenPAN-RB," cetusnya.

Ketum PGRI yakin KemenPAN-RB memiliki data honorer K2. Kalau disebut 425.243 honorer K2 yang tidak memenuhi syarat sangat aneh. "Intinya sikap PGRI mendesak 440 ribu honorer K2 diangkat PNS," tegasnya. (baca juga : berita lengkap tenteng honorer)

Read More

Ketua Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia Eko Mardiono mengatakan

Ketua Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia Eko Mardiono, mengatakan sekarang masih terdapat sekitar 2.200 pegawai honorer di Surabaya yang belum jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Tentunya kondisi tersebut membuat ribuan K2 harap-harap cemas karena sebentar lagi pemerintah pusat akan akan membuka rekrutmen CPNS 2018.

Sementara itu Undang-undang ASN hanya memungkinkan K2 yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa ikut seleksi calon CPNS.

"Kita terus mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib K2 agar bisa diterima sebagai ASN," kata Eko, seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengakui bahwa kondisi pemkot memang kekurangan ASN. Sejak adanya moratorium tiga tahun lalu, tercatat membutuhkan 1.917 pegawai negeri.

“Ini karena banyak ASN yang pensiun. Sedangkan penggantinya tidak karena belum ada rekrutmen ASN yang baru,” sebut Mia.

Adanya rencana pemerintah membuka rekrutmen ASN, pemkot mengajukan kuota 513 orang. Hanya saja sampai sekarang pengajuan itu belum ada jawaban.(baca juga : Hanya 13.347 Honorer K2 yang Memenuhi Persyaratan Mengikuti Seleksi CPNS)

Terkait nasib K2, Mia mengatakan hingga kini pihaknya belum ada kabar dari pemerintah pusat apakah ada jalur khusus untuk K2. “Sekarang ini masih ada sekitar 2.000 K2 di Pemkot Surabaya,” tandas Mia.(baca juga : berita lengkap tenteng honorer)

Read More

Sekolah Islam Sangat di Minati Oleh Orang Tua

Minat masyarakat di Kota Bekasi untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Islam belakangan ini semakin tinggi. Karena itu tidak heran jika dalam beberapa tahun terakhir lembaga pendidikan berbasis agama ini terus bermunculan.

“Ini karena kemauan masyarakat,” kata Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Ayung Sardu Dauly, Kamis (2/8).

Ayung mengatakan, mayoritas sekolah dasar swasta di Kota Bekasi didominasi sekolah Islam. Misalnya saja di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, dari 24 sekolah dasar swasta 11 di antaranya adalah sekolah Islam.

Sementara itu di Bekasi Barat, jumlah sekolah dasar swasta mencapai 28 yang 19 di antaranya sekolah Islam. Begitu juga dengan di Kecamatan Bekasi Selatan, dari 24 sekolah dasar swasta, 15 di antaranya sekolah Islam.

“Kalau SMP dan SMA Islam, pertumbuhan tidak signifikan,” kata Ayung.

Sebagian besar orang tua memilih sekolah dasar Islam karena ingin anaknya mendapat pelajaran agama di tingkat dasar, agar sekalian belajar mengaji, karena pelajaran agama lebih banyak,” kata Cicih, warga Taman Wisama Asri, Bekasi Utara. Menurutnya, pendidikan agama sangat penting untuk membentuk karakter anak. Karena itu, pada tingkat lanjutan berencana menyekolahkan anak ke sekolah negeri.

“Tidak masalah di sekolah dasar bayar, nanti ketika SMP ke sekolah negeri yang gratis,” tandasnya.

sumber : jpnn.com

Read More

Juknis BOS 2018 Permendikbud RI No1 Tahun 2018

Cuplikan Isi Petunjuk Teknis BOS 2018

Tujuan BOS

Tujuan BOS pada:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. meningkatkan angka partisipasi kasar;

c. mengurangi angka putus sekolah;

d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak Tujuan BOS Tujuan BOS pada:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. meningkatkan angka partisipasi kasar;

c. mengurangi angka putus sekolah;

d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak

Download Juknis BOS
PAssword : www.infoptk.com

Read More

Aplikasi Pemetaan PMP Terbaru Updater Terbaru Agustus 2018 Kode 2018.07

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pemanfaatan data Dapodik dan PMP juga menindaklanjuti laporan ditemukannya beberapa masalah teknis pada Aplikasi Pemetaan PMP versi 2018.05, serta dalam rangka terus meningkatkan kualitas data mutu pendidikan maka senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi Pemetaan PMP. Oleh sebab itu, kami telah merilis pembaruan (Updater) Aplikasi Pemetaan PMP versi 2018.07 pada tanggal 31 Juli 2018 yang dapat diunduh melalui link di bawah ini.

Daftar Pembaruan Versi 2018.07 adalah sebagai berikut :

1. [Pembaruan] Penyesuaian untuk Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK)
2. [Pembaruan] Menu rapor mutu sekolah
3. [Pembaruan] Menu upload file rapor mutu sekolah dari website PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)
4. [Pembaruan] Tampilan validasi jawaban sekolah pada kuesioner kepala sekolah
5. [Pembaruan] Pakta Integritas sebelum konfirmasi penyelesaian pengisian kuesioner
6. [Perbaikan] Perbaikan validasi jawaban sekolah pada tampilan kuesioner pengawas
7. [Perbaikan] Perbaikan fungsi restore data 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Updater PMP versi 2018.07:

Saat ini hanya disediakan Updater PMP versi 2018.07.
Lakukan Backup Data PMP sebelum menginstall Updater PMP versi 2018.07, jika sebelumnya anda telah melakukan pengisian kuisioner PMP.
Bagi sekolah yang belum pernah menginstal PMP sama sekali, berikut ini langkah-langkahnya:
a. Install Aplikasi PMP menggunakan Installer versi 2018.05
b. Buka Aplikasi PMP versi 2018.05 dan Login sekolah dengan username password Dapodik. Pastikan anda berhasil login ke Aplikasi Pemetaan PMP.
c. Lakukan Instalasi Updater PMP versi 2018.07
Jika tidak terdapat masalah data PMP sekolah Anda setelah proses instalasi updater selesai, maka Anda tidak perlu melakukan restore data.
Dalam Kirim Data PMP terdapat fasilitas Cek Koneksi Internet. Jika anda tidak dapat melakukan pengiriman sedangkan anda dalam kondisi ONLINE (terkoneksi dengan internet), berarti server dalam keadaan sibuk. Anda dapat mencoba mengirim dalam beberapa waktu kemudian.

Permbaharuan dan Perbaikan Website PMP :

1. Saat ini sedang dilakukan pembaharuan dan perbaikan website PMP dalam rangka peningkatan layanan kepada stakeholder PMP.
2. Terdapat tambahan beberapa fitur untuk mengecek status kirim data PMP beserta penjelasannya dan jumlah responden yang telah masuk.
3. Disarankan melakukan proses pengiriman tidak berulang kali karena hanya akan memperberat kinerja server. Status kirim data Anda akan terupdate dalam waktu 3-5 hari kerja tergantung proses yang berangsung di server.

Berikut Link Unduhan Updater PMP versi 2018.07:

1. Link 1
2. Link 2
3. Web PMP Dikdasmen

Link preffil dapodik khusus untuk mendukung PMP
http://118.98.166.60/prefill_dikdasmen_PMP/generate_prefill.php
(copy link di atas)

Batas Akhir Pengiriman Pemetaan Mutu 2018

Sampai tanggal : 31 Agustus 2018 Pkl 00:00

Read More